Setiap tanggal 1 Mei, buruh di seluruh dunia memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai simbol perjuangan melawan penindasan dan eksploitasi. Momentum ini berakar dari sejarah panjang perlawanan buruh terhadap jam kerja yang tidak manusiawi, upah murah, serta kondisi kerja yang tidak layak. Hingga hari ini, semangat tersebut tetap hidup dalam perjuangan buruh di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Di Sumatera Utara, peringatan May Day 2026 dimaknai sebagai ruang konsolidasi dan perlawanan kolektif melalui Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT). Aksi ini mengusung tema: “Lawan Kapitalisme, Imperialisme, dan Militerisme! Kesejahteraan Buruh dan Pendidikan Gratis adalah Kedaulatan Rakyat !” sebagai respon atas semakin memburuknya kondisi hidup buruh dan semakin terbatasnya akses pendidikan bagi rakyat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 57,70% pekerja di Indonesia berada di sektor informal tanpa jaminan kerja yang jelas. Di Sumatera Utara, angkanya bahkan lebih tinggi, mencapai 57,96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas buruh masih bekerja tanpa kepastian upah, perlindungan sosial, maupun jaminan kesejahteraan. Situasi ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi buruh. Akibatnya, berbagai aturan yang ada tidak berjalan efektif di lapangan. Bahkan, rata-rata upah buruh di Sumatera Utara masih berada di bawah Upah Minimum yang mencerminkan adanya ketimpangan serius dalam sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja.

Di sisi lain, akses terhadap pendidikan semakin mahal. Kebijakan negara belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak dasar rakyat, termasuk pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan ini menciptakan efek domino mulai dari buruh tidak hanya terjebak dalam kemiskinan struktural, tetapi juga kehilangan akses terhadap masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Aksi MayDay hari ini merupakan gugatan terhadap pemerintah, korporasi, dan pemangku kepentingan untuk memenuhi hak-hak buruh, bukan atas paksaan melainkan kewajiban sebuah perusahaan, pemangku kepentingan. Tuntutan AKBAR SUMUT 2026 :

1. Wujudkan upah layak dan kerja yang manusiawi.

2. Wujudkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah, dan berpihak pada rakyat.

3. Perkuat pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.

4. Perkuat perlindungan terhadap buruh migran.

5. Kawal implementasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT).

6. Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan yang merugikan buruh.

7. Hentikan pemberangusan serikat buruh.

8. Bentuk dan jalankan perda ketenagakerjaan di seluruh daerah.

9. Tolak militerisme di ranah sipil.

10. Bentuk tim penetapan upah yang transparan, independen, dan melibatkan buruh.

11. Hentikan diskriminasi kerja terhadap kelompok rentan.

12. Optimalkan pemenuhan hak reproduksi buruh perempuan.

13. Hentikan program nasional yang tidak berpihak pada rakyat.

14. Perkuat regulasi pencegahan kekerasan seksual di pendidikan dan tempat kerja.

15. Wujudkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro buruh.

16. Buka lapangan kerja seluas-luasnya tanpa diskriminasi.

17. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

18. Bangun industri nasional di bawah kontrol rakyat.

19. Terapkan perlindungan kerja inklusif bagi seluruh identitas gender.

20. Tinjau ulang PP No. 7 Tahun 2021 terkait sistem kerja dan upah sektor informal.

21. Hentikan perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih bencana.

AKBAR SUMUT menyerukan kepada seluruh buruh, mahasiswa, petani, perempuan dan kelompok rentan serta elemen rakyat lainnya untuk bersatu dan memperkuat solidaritas. Perjuangan ini bukan hanya milik buruh, tetapi perjuangan seluruh rakyat dalam merebut kembali hak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang adil, dan masa depan yang bermartabat.

Hidup Buruh!
Hidup Rakyat!
Lawan Penindasan!