Medan - KontraS Sumut kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di basis konfli SDA di sumuut yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang terdampak konflik sumber daya alam.

Pelatihan ini diselenggarakan KontraS Sumut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan yang potensial dialami.

Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan memiliki bekal awal untuk membangun proteksi, menguatkan jaring perlindungan serta membangun ruang aman dalam aktifitasnya sehari-hari.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari 12 Februari hingga 14 Februari 2025. Dilangsungkan di Putra Mulia Hotel Medan pelatihan ini diikuti oleh 15 peserta yang berasal dari kelompok masyarakat terdampak seperti Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) Siantar, Kelompok Masyarakat Ujung Damak Lestari Langkat, Kelompok Masyarakat Ujung Damak Lestari Langkat, Kelompok Masyarakat di Silima Pungga-Pungga Dairi, Masyarakat Adat Mbal-Mbal Petarum dan OMS pendamping seperti KPA Sumatera Utara, Srikandi Lestari, Yayasan Ate Keleng, YDPK, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

Dalam kata sambutannya, PLT Kordinator KontraS Sumut, Armaliya, menyampaikan selain sebagai proses pembelajaran pelatihan ini juga bisa menjadi wadah berbagi pengalaman, pengetahuan dan konsolidasi sesama komunitas/kelompok masyarakat korban konflik pengelolaan sumber daya alam.

Tak hanya itu, peserta yang notabenenya adalah masyarakat terdampak diharapkan dapat mengenal konsep keamanan holistik agar dapat meminimalisir dan menganalisis resiko yang didapati. 

"Pelatihan ini bisa membantu mengidentifikasi resiko keamanan seperti ancaman, kapasitas dan kerentanan dari masing-masing kelompok/komunitas yang menjadi peserta pelatihan," jelas Armaliya.

Selain itu, peserta juga nantinya didorong agar mampu menganalisis kondisi lapangan, aktor dan pemangku kepentingan yang berpotensi  menghasilkan ancaman keamanan bagi komunitas atau kelompok terdampak konflik SDA. 

Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di basis konflik ini di fasilitas oleh badan pengurus KontraS Sumut yakni Quadi Azam. Pada kesempatan ini Quadi menjelaskan kembali tentang Maraknya intimidasi, kriminalisasi, hingga ancaman kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya membuktikan bahwa penyempitan ruang sipil kian nyata.

"Situasi tersebut menyebabkan masyarakat terdampak konflik pengelolaan sumber daya alam tidak punya cukup ruang untuk melakukan perlawanan," terang Quadi.

Sepanjang tahun 2024 misalnya, KontraS Sumatera Utara mencatat setidaknya terdapat 24 letusan konflik di provinsi ini. Kondisi demikian diperparah dengan situasi demokrasi Indonesia yang terus mengalami kemunduran yang signifikan. Demikian disampaikan oleh salah satu pemateri pelatihan Amin Multazam. Sejumlah fenomena bermunculan, seperti lahirnya kebijakan yang membatasi dan mengekang hak asasi warga negara hingga penggunaan kekerasan oleh aparatur negara.

"Kondisi ini membuat keterlibatan civil society dalam tata kelola sumber daya alam nyaris hilang sehingga menyebabkan kebijakan di sektor tersebut justru meningkatkan kerusakan lingkungan yang lebih dalam.," kata Amin.

Kemnudian, lanjut Amin, diskusi dan pelatihan seperti ini harus masif dilakukan agar nantinya berangkat dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak dapat kiranya bersama-sama kita rumuskan upaya konkrit untuk membangun proteksi, menguatkan jaring perlindungan serta membangun ruang aman bagi masyarakat yang beraktifitas langsung di basis-basis konflik sumber daya alam.