Pernyataan Sikap

Tanjung Mulia Melawan: Tolak Penggusuran dan Lawan Mafia Tanah

Rabu, 11 November 2026

Medan – Ratusan warga Tanjung Mulia melakukan aksi massa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara Rabu, 11 November 2026 untuk mengadukan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aluminium Bersatu (ARAB) menyuarakan soal adanya dugaan mafia tanah dan menghadapi ancaman penggusuran lahan pemukiman mereka di 

Penggusuran tersebut akan dijadwalkan pada Kamis 12 November 2026 seperti tertuang dalam surat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026. Sebanyak 9.927 kepala keluarga yang bermukim di lahan seluas kurang lebih 17 hektare terancam kehilangan tempat tinggal, ruang hidup, sumber penghidupan akibat sengketa kepemilikan tanah yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga.

Konflik ini bermula saat adanya klaim diduga dilakukan oleh Fakhruddin Parinduri yang didasarkan pada transaksi jual-beli disebut dari warisan Kesultanan Deli. Namun, dalam prosesnya, jual-beli tersebut tidak pernah diketahui dan melibatkan masyarakat sama sekali. Terlebih lagi keabsahan dokumen dan riwayat hak yang menjadi dasar kepemilikan tanah atas jual-beli itu juga tidak jelas. Sehingga ada dugaan keterlibatan mafia tanah dalam sengketa ini. 

Perlu diketahui, tanah ‘Grant Sultan’ sendiri merupakan hak milik lahan yang sebelum kemerdekaan Indonesia diberikan oleh sultan kepada Kawula (rakyatnya) bertujuan untuk mengusahakan tanah di wilayah swapraja (wilayahnya). Namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, istilah “hak grant sultan” tidak diakui sebagai kepemilikan tanah secara langsung apalagi untuk diperjual belikan.

Di sisi lain, warga telah menempati kawasan tersebut secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1942. Lebih jauh, masing-masing kepala keluarga saat ini telah memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Lurah dan bukti Pembayaran Pajak Bumi (PBB). Dokumen tersebutlah yang membuktikan riwayat kepemilikan tanah oleh masyarakat Tanjung Mulia.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menilai persoalan yang terjadi di Tanjung Mulia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif kepemilikan tanah ataupun pelaksanaan putusan pengadilan. Di balik itu terdapat persoalan yang lebih besar yakni ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan masyarakat yang telah lama bermukim, serta adanya dugaan praktik mafia tanah yang harus diusut secara serius oleh negara.

Selanjutnya, putusan pengadilan memang wajib dihormati, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat dan dampak sosial. Musabab sebanyak 36.661 jiwa yang bernaung di wilayah tersebut akan menjadi korban. Diketahui, lokasi tersebut juga merupakan kawasan sosial masyarakat yang padat penduduk, menjadi lalu lintas industri, serta memiliki potensi ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dalam perspektif hukum, negara mesti menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lebih dalam, rencana penggusuran ini merupakan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal, keberlangsungan hidup, dan kepastian hukum masyarakat. Hal itu selaras dengan bunyi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pembuktian hak berdasarkan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih dengan syarat tertentu. Sementara itu, Pasal UUPA No.5 tahun 1960 menegaskan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti fungsi sosial mengandung prinsip bahwa hak atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) melalui UU Nomor 11 tahun 2005 berkewajiban menghormati hak atas tempat tinggal yang layak. 

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak boleh semata-mata mengedepankan prosedur formal, sementara dampak sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat diabaikan. Di atas kawasan tersebut terdapat rumah, keluarga, tempat anak-anak tumbuh, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial yang telah dibangun lintas generasi. Menghilangkan ruang hidup mereka tanpa penyelesaian yang adil sama artinya dengan mempertaruhkan hak-hak dasar warga negara atas nama kepastian hukum yang dijalankan secara sempit.

Oleh karena itu, KontraS Sumut mendesak:

1. Pengadilan Negeri Medan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pada 12 November 2026 sampai terdapat kejelasan dan pemeriksaan menyeluruh mengenai batas objek eksekusi, status penguasaan tanah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang tidak menjadi pihak dalam perkara.

2. Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap riwayat kepemilikan, penerbitan alas hak, peralihan hak, serta dokumen pertanahan yang berkaitan dengan sengketa lahan di Tanjung Mulia.

3. Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut secara profesional setiap dugaan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, intimidasi, maupun kekerasan terhadap masyarakat dalam konflik agraria tersebut, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat terdampak serta memfasilitasi penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas potensi pelanggaran HAM dalam konflik agraria Tanjung Mulia, termasuk ancaman penggusuran dan dugaan kekerasan terhadap warga.

6. Seluruh aparat keamanan agar tidak menggunakan pendekatan represif dalam mengawal pelaksanaan eksekusi dan menjamin keselamatan masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun mempertahankan hak-haknya secara damai.

Hormat kami,                                                                                                                                                                 Badan Pekerja Kontras Sumut

Adhe Junaedy                                                                                                                                                                  Staf Kampanye dan Opini Publik