Medan – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Sumatera Utara (Sumut) gelar kegiatan peringatan hari HAM Internasional 2025. Kegiatan yang mengangkat tema “Situasi Kelam HAM: Merekam Ingatan, Merawat Gerakan, Menuntut Keadilan Untuk Kemanusiaan” ini berlangsung di Seruang Kitchen & Beverage, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan tersebut diusung secara kolektif oleh beberapa OMS di Sumut. OMS tersebut mencakup  KontraS Sumut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Perempuan Hari Ini (PHI), Cangkang Queer, Perkumpulan Transgender Sumatra Utara (Petrasu), Walhi Sumut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut, dan Bakumsu.

Turut juga Girl Up Medan, Extinction Rebellion Medan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatera Utara (USU), dan HMI Universitas Medan Area (UMA).

Mewakili panitia, Alfhandi Hagana, menyebut kegiatan ini diselenggarakan selain menjadi pengingat hari HAM setiap tahun juga sebagai refleksi semakin kelamnya situasi HAM khususnya di Sumut. 

Juga sebagai refleksi kolektif mengenai kondisi korban pelanggaran HAM di Sumut, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi advokasi terkait perlindungan HAM dan penguatan institusi demokrasi.

“Peringatan hari HAM bukan sekadar peringatan saja, tapi bagaimana masyarakat kembali bersuara tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia dan di Sumut khususnya yang kian memburuk,” katanya.

Adapun rangkaian kegiatan pada acara tersebut, tersaji 2 panel diskusi oleh perwakilan OMS juga pada akademisi membahas situasi penegakan HAM di Sumut. Selain itu, terdapat pula kesasksian dari beberapa korban pelanggaran HAM. Ada juga pertunjukan seni, penampilan musik, serta pameran lukisan.

Nanda Yatira, seorang mahasiswi yang menghadiri kegiatan itu, mengatakan kegiatan menarik seperti ini amat penting dilakukan sebagai ruang konsolidasi dan edukasi tentang HAM yang masih awam di telinga masyarakat. 

“Selain mendapat jejaring baru di kegiatan ini, kita juga jadi tau ternyata selama ini negara gagal dalam melakukan penegakan terhadap hak asasi warganya. Justru negara menjadi aktor utama pelanggaran HAM tersebut” tutur Nanda.