Sebagai daerah perkebunan dan pertambangan potensial, Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari persoalan konflik pengelolaan SDA. Sepanjang tahun 2024, hasil monitoring KontraS Sumut mencatat setidaknya terjadi 24 letusan konflik di provinsi ini. Di wilayah Deli Serdang, Langkat, dan Binjai, persoalan konflik masih di dominasi isu seputar eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Hektar.

Untuk kawasan sekitar Danau Toba, titik konflik ditenggarai oleh izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang bersinggungan dengan wilayah kelola masyarakat adat. Sepanjang pantai timur Sumatera Utara, mayoritas konfik muncul akibat tumpang tindihnya areal HGU perusahaan dengan lahan yang dikuasai oleh masyarakat lokal.

Selain itu, terbitnya kebijakan pembangunan proyek skala besar seperti di Dairi, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan cukup signifikan menyumbang titik konflik setiap tahunnya. Mayoritas titik konflik di Sumatera Utara, bila dicermati, sesungguhnya bukanlah persoalan baru. Permasalahan ini bahkan sudah berlangsung puluhan tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara terkesan membiarkan persoalan berlarut, tanpa mampu menghasilkan solusi penyelesaian yang efektif. Padahal setiap tahunnya, titik konflik ini selalu menimbulkan kerugian serta korban yang tidak sedikit.

Untuk lebih jelasnya melihat konflik SDA yang ada di sumut, berikut KontraS Sumut paparkan dalam kertas posisi di bawah ini:

https://drive.google.com/file/d/1LhSgBspiV7fm7cC5Z9idojEMN2uimEZj/view?usp=sharing