Medan - KontraS Sumut gelar forum group disscusion untuk merumuskan panduan keamanan untuk masyarakat di basis konflik pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 7 Maret 2025 di Putra Mulia Hotel Medan sekira mulai pukul 15.30 WIB.

Dalam sambutannya, PLT Kordinator KontraS Sumut, Armaliya menjelaskan ini merupakan rangkaian kegiatan ketiga yang diadakan kontras untuk memfokuskan pada isu konfilk SDA. Lanjut Armalia, ia berharap  dari kegiatan ini kita dapat menghimpun pendapat dan gagasan teman-teman jejaring untuk sama-sama merumuskan panduan keamanan untuk masyarakat di basis konflik.

"Jadi tujuan dari diskusi kita hari ini untuk menghimpun berbagai saran dan masukan dari teman-teman yang sudah lama berkecimpung mendapingi masyarakat-masyarkat yang terdampak konflik SDM sebelum nya," jelas Armalia.

Diskusi ini di fasilitasi oleh Badan Pengurus KontraS Sumut Quadi Azam. Quadi dalam kesempatan itu memantik peserta dengan merefleksikan kembali konflik SDA yang tengah terjadi di Sumut. Quadi menjelaskan basis-basis konflik tersebut sangat rentan akan kekerasan secara holistic. 

Kemudian diskusi dipantik ketua KPA Sumut, Suhariawan. Kata Suhariawan, reforma agrarian menjadi salah satu jalan penyelesaian dalam konflik. Negara harus hadir memastikan bahwa tanah yang diperjuangkan masyarakat itu harus memiliki legalisasi baik dalam kehidupan maupun bagaimana mereka keluar dari keterpurukan yang ada. 

"Apa yang menjadi tantangan terbesar kawan-kawan di saat perjuangan itu menghadapi situasi yang menjadi kemungkinan terburuk bahkan mereka harus kehilangan lahan-lahan yang memang selama ini terekstensi sudah di kuasai. Pertama kalo kita petakan secara internal maupun secara eksternal biasa kalo dinamisasi konflik dari eksternal nya itu menurun biasa nya kecurangan internal nya itu akan naik," jelas Suhariawan.

Di lain pihak, ketua Aman Sumut, Khairul Bukhari, yang juga menjadi pemateri dalam diskusi ini menegaskan pemerintah dalam hal ini baik di nasional maupun di tingkat daerah harus mencari jalan penyelesaian dengan cara tidak ada yang dirugikan. Selain itu,m masyarakat dan kelompok di basis konflik juga harus dibekali pendidikan dan kapasitas agar terhindar dari kekerasan juga bisa menolak tawaran-tawaran manis dari perusahaan ataupun aktor negara.

"Negara harus hadir melakukan pemenuhan terhadap rakyatnya, dan masyarakat juga harus paham dalam memperjuangkan hak atas tanahnya," tegas Khairul.