Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, 10 Desember  1948, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara  merilis catatan kritis mengenai pelanggaran HAM di Sumatera Utara sepanjang tahun 2025.  Catatan ini didasarkan pada analisis data pemantauan KontraS yang dihimpun dari berbagai  sumber primer dan sekunder.

Data tersebut mencakup pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan, serta kasus-kasus yang ditangani langsung dari Desember 2024 hingga November 2025. Data ini disusun sebagai upaya mendesak Negara memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan HAM.

Tahun 2025 kami nilai sebagai tahun bencana bagi Hak Asasi Manusia, tak terkecuali di Sumatra Utara. Bergantinya rezim kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang mempunyai catatan kelam pelanggar HAM massa lalu, hingga terpilihnya Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut yang proses kandidasinya dan pemenangannya sarat akan praktik intervensi sedari awal sudah mengindikasikan penegakan HAM bakal semakin memilukan.  

Asumsi itu pada akhirnya terbukti jadi kenyataan jika dilihat dari hasil pantauan kami terhadap isu-isu yang menjadi fokus KontraS Sumatera Utara: Kekerasan aparat keamanan Negara, konflik pengelolaan sumber daya alam dan persoalan ruang sipil. Data KontraS menunjukkan, situasi ketiganya tidak kunjung membaik, justru terus memburuk secara perlahan.

Selengkapny silahkan download file di bawah ini!