Sekalipun kerja jurnalistik dilindungi undang-undang, namun hingga saat ini belum ada jaminan bagi jurnalis untuk bebas dari intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi. Bahkan tiap tahun, masih saja terjadi kasus-kasus yang membuat para jurnalis menjadi korban.

Meski hal tersebut merupakan bagian dari risiko pekerjaan, tetap saja seorang jurnalis harus punya bekal diri yang kuat. Selain benar-benar profesional dalam menjalankan profesinya, bekal perlindungan diri juga perlu dimiliki.

Jika pun harus menjadi korban, para jurnalis harus punya langkah langkah yang bisa ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Salah satunya melalui cara advokasi. Sehingga sudah semestinya para jurnalis memahami seluk beluk advokasi

Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan sebagai salah satu organisasi pers menggandeng KontraS untuk mendorong anggotanya memahami soal advokasi. Pelatihan advokasi sudah digelar pada Jumat (19/3/2021) lalu di Sekretariat PFI Medan di Jalan Melinjo Raya, Kecamatan Medan Johor.

Ketua PFI Medan Rahmad Suryadi mengatakan, para jurnalis khususnya pewarta foto masih menjadi  kelompok yang rentan mendapatkan tindakan kriminalisasi. Karena biasanya pewarta foto sering kali berada di lokasi peristiwa dengan dinamika yang cukup tinggi. Misalnya, saat meliput unjuk rasa, para pewarta foto biasanya berada di garis depan untuk mengabadikan momen. Saat terjadi kericuhan, situasi memanas. Para pewarta foto yang sigap langsung mengabadikan momen. Saat itu juga risiko bagi pewarta foto menjadi korban kriminalisasi juga meningkat.

“Kita bisa saja mendapat praktek pelanggaran atau dikriminalisasi oleh massa atau bahkan oknum aparat yang tidak suka diabadikan saat melakukan penanganan massa. Kasus ini sudah sangat sering terjadi di Medan,” ujar Rahmad, Minggu (21/3/2021).

Rahmad mengapresiasi KontraS Sumut yang berkenan berbagi ilmu soal advokasi. Rahmad pun mengakui selama ini KontraS adalah organisasi yang fokus pada advokasi kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum.

Rahmat pun berharap, kelas pelatihan advokasi bisa rutin digelar. Sehingga para jurnalis bisa memiliki pemahaman yang mumpuni dalam advokasi.

 

“Kalau kita sudah punya pemahaman yang sama soal advokasi, maka ke depan jika ada kasus-kasus pelanggaran yang menimpa para jurnalis terkait kerja-kerja jurnalistiknya, kita bisa langsung memberikan pendampingan jika korban berkenan,” ujar Rahmad.

Pada pertemuan pertama, pelatihan advokasi diikuti tidak kurang dari 15 anggota PFI Medan. Para peserta antusias berdiskusi terkait materi yang disampaikan langsung oleh Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam. Bahkan, para peserta diminta langsung melakukan simulasi advokasi pada studi kasus yang diberikan.

Sementara itu, Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam juga mengapresiasi para peserta pelatihan. Amin melihat, ada semangat dan kemauan yang kuat dari para pewarta foto untuk memahami soal advokasi.

Dalam pelatihan itu Amin menyampaikan banyak pemahaman soal advokasi. Namun yang menjadi catatan penting, advokasi membutuhkan konsistensi dan tanggung jawab. Karena, tak jarang advokasi mengahbiskanwaktu yang tidak sebentar. Sehingga begitu menguras energi baik dari sisi korban ataupun advokat yang mendampingi.

“Dalam advokasi, konsistensi ini yang harus tetap ada. Sehingga komitmen dalam pendampingan juga terjaga. Satu lagi yang tak kalah penting adalah soal tanggung jawab dalma melakukan advokasi,” ujar Amin.

Amin pun mengatakan, KontraS siap menjadi mitra PFI Medan dalam memberikan pemahaman terkait advokasi atau pun diskusi terkait hukum lainnya. Amin berharap, pelatihan advokasi ini bisa menjadi langkah awal untuk mencetak para jurnalis yang melek hukum.

“Intimidasi dan kasus kekerasan memang  menjadi risiko para jurnalis. Sehingga para jurnalis harus punya bekal pemahaman yang kuat untuk mengurangi potensi menjadi korban,” pungkasnya.