Medan, 5 April 2021

Sidang perkara pidana Reg. No. 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan Terdakwa dua Youtuber Medan atas nama Joniar M. Nainggolan (Terdakwa I) dan Benni Eduward Hsb (Terdakwa II) sudah memasuki babak akhir. Kamis (8/4/21) mendatang, Majelis Hakim PN Medan mengagendakan sidang putusan bagi keduanya.

Kasus ini berawal dari video di akun Youtube Joniar News Pekan tentang dugaan kenderaan “plat bodong” dan menunggak pajak yang terparkir di areal parkiran Kantor Samsat Putri Hijau Medan. Pengecekan pembayaran pajak mereka lakukan dengan cara mengakses website e-samsat BPPRD Provinsi Sumatera Utara dan mengetik *368*117#

Seorang anggota Polri melaporkan mereka ke Polrestabes Medan dengan tuduhan menyebarkan hoax. Polisi itu merasa keberatan karena di dalam video menyinggung salah satu mobil disebutkan nunggak pajak senilai 3,7 Jt. Ternyata mobil itu milik anak Pelapor. Menurutnya, dia selalu taat membayar pajak kenderaan anaknya. Padahal, menurut keterangan Benni, Pelapor baru membayar pajak satu jam setelah ia melakukan live streaming.

Sejak ditangkap tanggal 18 Agustus 2020 lalu, Benni dan Joniar sudah 7 bulan lebih mendekam di dalam tahanan. KontraS Sumatera Utara kembali menyoroti kasus ini disebabkan adanya informasi dari keluarga Benni terkait ketidakadilan yang ia dapatkan selama menjalani proses hukum.

Staff advokasi KontraS Sumut, Ali Isnandar, SH MH mengungkapkan, salah satu diantara Terdakwa an. Benni Eduwar HSB mengalami dugaan kekerasan dan pemerasan selama ditahan di Rutan Polrestabes Medan.

“Kami mendapat informasi, Benni diduga alami kekerasan oleh sesama tahanan di Rutan Polrestabes Medan, selain itu dia juga diduga menjadi korban pemerasan senilai 11 Jt,” Ungkap Ali.

Berbagai praktek ketidakadilan itu sesungguhnya sudah Benni dan keluarga sampaikan keberbagai lembaga Negara seperti Komnasham dan Ombudsman. Bahkan dalam nota pembelaanya, ia dengan tegas menyampaikan hal tersebut. Aparat penegak hukum harusnya bisa bersikap sama tegasnya dalam mengungkap berbagai praktek diskriminatif dan sewenang-wenang yang dialami Benni selama dalam masa tahanan.

“Keterangan ini harusnya jadi catatan penting dan segera ditindaklanjuti. Bukan dibiarkan seperti tidak ada kejadian apa-apa,” Tegas Ali.

Menurut Ali Isnandar, apa yang dialami Benni sungguh-sungguh tidak mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan. Apalagi pemidanaan ini berkaitan erat dengan penggunaan pasal karet UU ITE dalam menjerat aktifitas kebebasan berekspresi dan berpendapat seseorang. Khususnya dalam hal mengkritisi kerja-kerja aparatur Negara

Bermodalkan channel Yotube, Benni dan Joniar gemar mengupload konten video terkait praktek pungli dan razia ilegal yang dilakukan oknum polisi. Mereka juga sering memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari razia illegal.

“Melalui video-video yang diproduksi mereka di Youtube, seharusnya membuat Polri semakin berbenah diri. Semua video-video yang di upload Benni dan Joniar seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Polri dan perlu diungkap serta ditindaklanjuti” Kata Ali.

Ali menambahkan, motif pemidanaan terhadap Benni dan Joniar muatannya bukan hanya soal penegakan hukum atas ujaran kebencian, namun juga diduga berkaitan erat dengan kerja-kerja mereka yang selama ini aktif membuat konten berisi praktik-praktik pungli dan pelanggaran hukum aparat Negara, khususnya kepolisian.

“Apa yang dialami Benni bisa semakin memperburuk iklim demokrasi kita. Kedepannya masyarakat akan semakin takut mengkritik aparat negara. Kebebasan berekspresi semakin terancam apabila aparat alergi dengan kritikan”

Terkait hukuman yang bakal diterima, dalam persidangan tanggal 3 Maret 2021, oleh jaksa penuntut umum Benni dan Joniar di tuntut 8 bulan penjara karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 45 ayat 3 UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11/2008 tentang Infomasi Transaksi Elektronik.

Sekalipun demikian, dari informasi yang KontraS dapatkan sedikitnya ada 4 Laporan Polisi yang sudah siap menanti Benni. Bukan tidak mungkin pasca vonis Benni justru kembali terjerat dalam kasus serupa.

Terkait hal tersebut, Ali Isnandar menyinggung soal terbitnya Surat Telegram Kapolri bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE. Dimana pendekatan penyelesaian untuk persoalan pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan bisa diselesaikan dengan cara restorative justice.

“Kita mau lihat dan uji, apakah laporan-laporan polisi yang konon sudah menanti Benni kedepannya akan menggunakan pendekatan ini, atau justru malah kembali dipidanakan seperti sebelumnya” Ujar Ali.

Pada prinsipnya Kontras menyoroti dua poin utama dalam kasus ini. Pertama soal penerapan UU ITE yang ditafsirkan secara sewenang-wenang dan Kedua, soal berbagai ketidakadilan yang dialami Benni dan Joniar selama menjalani proses hukum. Kedua poin ini sama pentingnya untuk segera dituntaskan. Demikan diungkapkan Amin Multazam,

Koordinator KontraS Sumut

“Sekalipun KontraS bukan kuasa hukum kedua terdakwa, namun kasus ini sangat erat kaitanya dengan pemenuhan hak masyarakat sipil. Sejauh apa penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi dan sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia” Ujar Amin

Oleh sebab itu, Amin mendorong kasus ini agar kembali mendapat perhatian luas dari publik. Tanpa dukungan publik untuk memantau berbagai praktik ketidakadilan yang terjadi, maka akan semakin banyak orang-orang bernasib seperti Benni. Dipidanakan dan lantas mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Menanggapi soal penggunaan pasal UU ITE dalam menjerat aktifitas dua Youtuber ini, Amin menyampaikan bahwa Memahami Ujaran Kebencian harus juga memahami pasal

19 ICCPR (UU No 12 Tahun 2005) soal kebebasan berekspresi. Memang kebebasan berekspresi bisa dibatasi, tapi tafsir dan penjelasannya tentu harus mengacu pada General Coment, Siracusa Principle, Johanesburg Principle hingga Rabat plan of action.

“Ini yang harusnya jadi panduan dalam melakukan pembatasan dan pemidanaan atas ujaran kebencian. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum sama sekali tidak menggunakan instrument ini. Menunjukan aparat hukum tidak update soal wacana HAM” Ungkap Amin

Dalam Siracusa principle misalnya, tidak ada pembatasan yang sewenang wenang (Prinsip 7). Selain itu ditegaskan juga bahwa Batasan terhadap HAM berdasarkan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi Negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik (prinsip 37)

Amin juga mendesak lembaga-lembaga Negara seperti Komnasham dan Ombudsman untuk lebih serius mengawal persoalan yang dialami dua Youtuber medan ini. Memang laporan tersebut sudah direspon baik secara langsung maupun melalui surat.

“Saya kira dalam konteks ini, bentuk kehadiran lembaga Negara seperti komnasham dan Ombudsman kiranya tak cukup melalui surat menyurat. Harus ada tindakan yang lebih konkret untuk mengungkap berbagai penyimpangan yang dilaporkan” Tutup Amin