Maraknya kasus penyiksaan di Sumatera Utara mendorong KontraS Sumut melaksanakan diskusi bersama penggiat HAM di Kabupaten Dairi. Mengambil tema penguatan advokasi kasus penyiksaan, kegiatan ini dilakukan di Kota Sidikalang, 17 Februari 2021.  Dalam diskusi kali ini, KontraS Sumut mengundang Quadi Azzam (Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan) dan Gumilar Aditya, SH (lawyer) sebagai pembicara.  Sedangkan peserta kegiatan terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat dan para lawyer yang memiliki fokus kerja di wilayah Dairi.

Amin Multazam, Koordinator KontraS Sumut beranggapan bahwa sekalipun sudah Indonesia sudah 22 tahun meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, namun penangan dan pencegahan praktek penyiksaan masih jauh dari harapan.

“Bahkan dalam beberapa kasus, Negara tidak segan mempertontonkan praktek kekerasan dan penyiksaan. Praktek-praktek demikian kerap dianggap prestasi, khususnya tindakan penyiksaan kepada pelaku kejahatan yang menjadi musuh opini publik” Ujar Amin Multazam

Beberapa kebijakan tembak mati untuk para pelaku kejahatan tertentu sering kali menabrak prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Belum lagi soal laporan penggunaan kekuatan sebagaimana PERKAP 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tidak dilakukan secara akuntabel. Hal demikian menjadi sinyal bahwa sistem hukum justru semakin lemah ketika berhadap-hadapan dengan praktek penyiksaan.

Situasi ini disebabkan oleh banyak faktor, dimana beberapa diantaranya adalah: Pertama, penyiksaan masih menjadi pilihan atau metode aparat dalam berbagai tingkatan proses hukum; Kedua, penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya masih sangat rendah dan cenderung bersifat administratif; Ketiga, tidak ada kompensasi bagi korban maupun keluarga korban; dan keempat, tidak ada regulasi atau peraturan-perundangan di tingkat Nasional yang mengatur penghukuman terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya

Quadi Azzam, dalam pemaparannya memberikan pemahaman dasar soal apa itu penyiksaan dalam terminologi hak asasi manusia. Selain itu quadi menjelaskan bahwa penyiksaan adalah bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia.

Secara defenisi, penyiksaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

Sekalipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hak asasi manusia, khususnya terhadap pelaku penyiksaan, namum pada prakteknya hal ini masih belum maksimal. Kondisi demikian dijelaskan oleh Gumilar Aditiya. Sepanjang pengalamannya, ada beberapa hal yang menurut Gumilar menjadi batu sandungan dalam melakukan advokasi.

“Salah satunya adalah soal pembuktian. Sering kali praktek penyiksaan justru terjadi diruang-ruang tertutup dimana tidak ada saksi selain si pelaku. Sebagaimana diketahui, pelaku penyiksaan mayoritas adalah aparat penegak hukum” Ujarnya

Soal lain adalah menyangkut mental korban penyiksaan untuk menuntut hak nya atas keadilan. Dibanyak kasus, proses pencarian keadilan bagi korban penyiksaan memakan waktu yang tidak sedikit. Disisi lain, si korban harus berhadap-hadapan dengan aparat Negara dengan rasa trauma yang masih besar. Hal ini menyebabkan sering kali si korban lebih memilih menyerah, atau berdamai dengan pelaku.

Bagi KontraS, pelaksanaan kegiatan setidaknya bertujuan untuk, Pertama, memberikan gambaran dan pemahaman terkait isu penyiksaan di Sumatera Utara. Kedua, meningkatkan kapasitas pembela HAM dalam melakukan advokasi kasuskasus penyiksaan. Dan ketiga, membangun jaringan advokasi kasus penyiksaan di Sumatera Utara

“Kita berharap, melalui diskusi ini teman-teman penggiat HAM di Kabupaten Dairi bisa memperkuat advokasi penyiksaan di wilayahnya. Baik dengan memanfaatkan jaringan di nasional bahkan di internasional” Tutup Amin Multazam.