Protes terhadap dugaan pengusiran dan intimidasi tim pengamanan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution kepada dua jurnalis di balai Kota Medan terus bergulir. Rekan-rekan jurnalis di kota medan sudah berulang kali memberikan pernyataan sikap, hingga menggelar aksi demonstrasi berjilid-jilid. Namun penyelesaian persoalan tersebut belum juga mendapatkan titik terang.

Menyikapi polemik ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara memberikan tanggapan. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis menilai permasalahan ini bukan persoalan sepele. Massifnya aksi protes menunjukan ada yang tidak beres dalam pemenuhan kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Walikota Medan.

“Tentu ini persoalan serius. Di era demokrasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, perintangan terhadap kerja-kerja jurnalis bukan hal yang patut dimaklumi” Ujar Amin

Amin menambahkan, saat ini yang diperlukan bukan narasi pembelaan atas insiden pengusiran dan intimidasi. Tapi bagaimana walikota Medan bisa bersikap bijak, serta mau menyelesaikan akar persoalan.

“Akar masalahnya soal tim pengamanan walikota medan yang dianggap berlebihan, sehingga menggangu hak konstitusional rekan-rekan juranalis. Itu yang wajib diperbaiki, di evaluasi” Ujarnya

Seharusnya, kata Amin, momentum ini dijadikan Walikota Medan sebagai bahan evaluasi terhadap jajaran tim pengamanannya yang kerap bersentuhan dengan jurnalis dilapangan. Kedepan, harus terbangun komitmen agar kejadian serupa tidak terulang, serta menjamin kerja-kerja jurnalis bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dia juga menyampaikan bahwa publik hendaknya tidak sempit memandang masalah hanya dari satu kasus pengusiran di balai Kota. Bagi rekan-rekan jurnalis, Insiden dugaan pengusiran dan intimidasi kemarin hanyalah puncak dari akumulasi berbagai tindakan yang selama ini membuat mereka tidak nyaman menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Wajar resistensi semakin membesar dan gerakan protesnya masif

Amin menilai, wacana keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers bukanlah hal yang patut untuk dipersoalkan lagi. Di era saat ini, isu tersebut harusnya sudah tuntas. Munculnya pembatasan terhadap kerja jurnalistik membuat kita seolah-olah mundur ke zaman orde baru.

“Agak miris jadinya, saat medan dipimpin anak muda, plus ada dalam era yang demokratis, tapi justru yang muncul malah masalah beginian” Ungkapnya

Kontras Sumut juga mengkritik upaya penyelesaian Walikota Medan atas kisruh yang terjadi. Setelah diawal mencoba merangkul beberapa jurnalis sembari melakukan klarifikasi, sekarang justru terkesan mendiamkan persoalan. Alhasil, polemik makin berkepanjangan.

“Langkah yang dipilih memang hanya untuk meredam persoalaan, bukan menyelesaikan permasalahan” Ucap Amin

Saat ini, menurut Amin, kunci penyelesaian ada di tangan Walikota Medan. Apakah menggangap protes jurnalis ini hanya soal remeh, atau justru masalah serius yang bisa berdampak sistemik. Tidak hanya untuk kemerdekaan pers, tapi juga untuk kerja-kerja pemerintah Kota Medan.

“Ini bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi lebih kepada mau atau tidak mau masalah ini diselesaikan” Tutupnya