Medan, 26 Juni 2021

Setiap tanggal 26 Juni masyarakat seluruh dunia memperingati hari internasional menentang penyiksaan. Hal ini merupakan wujud penghormatan terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987.

Memperingati hari anti penyiksaan tahun ini, KontraS Sumatera Utara merilis berberapa temuan terkait situasi penyiksan di Sumatera Utara. KontraS mencatat mulai Juli 2020 hingga Juni 2021, setidaknya terdapat 8 kasus dugaan penyiksaan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu (Juli 2019- Juni 2020) dimana kontras menerima 9 pengaduan kasus.

“Jumlah ini masih merupakan kasus-kasus yang kami monitoring maupun dampingi secara langsung. Mengingat keterbatasan akses dan informasi, angkanya diyakini jauh lebih besar” Ujar Koordinator KontraS, Amin Multazam.

Mengacu pada konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi menjadi UU No 5 Tahun 1998, suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyiksaan ketika memenuhi beberapa unsur. Pertama dilakukan dengan sengaja. Kedua, menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Ketiga, Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengatahuan pejabat publik dan terakhir bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, mengancam, memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi

“Walaupun definisi dalam konvensi anti penyiksaan juga mencakup beberapa tindakan individual, namun keterlibatan aktor negara menjadi indikator penting. Unsur inilah yang membedakan penyiksaan dengan tindak pidana penganiayaan” Jelas Amin

Dari sisi motif, mencari informasi (keterangan atau pengakuan) menjadi alasan mengapa penyiksaan masih dilakukan. Selain itu penyiksaan juga dilakukan dalam rangka menghukum secara sewenang-wenang. Dibeberapa kasus penyiksaan tidak langsung dilakukan oleh aparat. Di dalam tahanan misalnya, penyiksaan justru dilakukan oleh sesama tahanan atas pembiaran atau bahkan perintah dari aparat yang berwenang.

“Seakan-akan penghukuman sepihak itu akan membuat efek jera bagi pelaku, padahal sesungguhnya hal ini menunjukan ketidakcerdasan dan bentuk arogansi kekuasaan” Tegas Amin

Sumatera Utara, menurut Amin, merupakan salah satu daerah yang menyumbang angka penyiksaan cukup tinggi setiap tahunnya. Praktek penggunaan kekuatan berlebihan serta arogansi aparat keamanan Negara disinyalir menjadi salah satu penyebab mengapa angka penyiksaan selalu tinggi.

Salah satunya dapat dilihat dari maraknya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Dengan dalih bahwa praktek tersebut merupakan tindakan tegas dan terukur, maka akuntabilitas penggunaan senjata api menjadi persoalan yang tidak lagi diperhatikan. Kerancuan atas tafsir tindakan tegas dan terukur mengakibatkan terjadinya penggunaan kekuatan berlebihan, hingga menjurus pada praktek penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

“Padahal ada begitu banyak aturan yang melarang penyiksaan serta penghukuman yang kejam, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan-peraturan internal di institusi seperti kepolisian” Kata Amin

Amin menambahkan, kepolisian sesungguhnya mengenal prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Sandar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nesesitas mengacu pada pengambilan tindakan yang harus didasari atas suatu kebutuhan mendesak dalam rangka penegakan hukum, sedangkan proporsionalitas diartikan sebagai keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam menegakan hukum.

“Dibanyak kasus, tertangkapnya sehat dan secara baik-baik. Tapi saat di publis kondisinya sudah luka parah. Sedangkan disisi lain, akuntabilitas penggunaan kekuatan tidak dilakukan secara transparan” Tambahnya.

Dalam amatan KontraS, suguhan kejadian serupa terjadi hampir setiap hari. Kebencian masyarakat pada pelaku tindak pidana yang menjadi musuh opini publik menjadi alasan pemakluman atas kekerasan yang dilakukan aparat. Hal ini tanpa sadar melahirkan laten kekerasan dalam penegakan hukum.

Padahal, menurut Amin, jika melihat fakta dilapangan, angka tindak pidana sama sekali tidak mengalami penurunan ketika aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan. Yang bermunculan justru persoalan baru seperti salah tangkap, rekayasa kasus hingga peradilan sesat.

“Artinya, penyiksaan dan penggunaan kekuatan berlebihan bukanlah solusi dalam penegakan hukum. Aparat keamanan harusnya mengoptimalkan kekuatan dan

kewenangannya pada upaya memutus mata rantai kejahatan. Sekaligus memastikan berjalannya proses hukum yang tegas dan berkeadilan” Ungkapnya

Selain terkesan mendapat dukungan publik, langgengnya angka penyiksaan juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait lemahnya kerangka legal yang tersedia di Indonesia dalam mengkriminalkan para pelaku penyiksaan. Mayoritas pelaku penyiksaan justru tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya.

“Aparat yang melakukan penyiksaan, tidak diproses secara hukum. Bahkan alat bukti yang diperoleh dengan menyiksa, diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Akibatnya, pelaku dapat dengan bebas melakukan penyiksaan atas nama penegakan hukum tanpa kuatir terjerat sanksi” Kata Amin

Dari pengalaman mendampingi korban penyiksaan, pelaporan melalui mekanisme internal (Misal Propam atau POM) berjalan lambat. Membuat para korban yang ingin mendapat keadilan merasa frustasi dan pada akhirnya menyerah ditengah jalan.

Faktor lain adalah soal lemahnya sektor pengawas eksternal. Lembaga-lembaga Negara seperti Komnasham, Ombudsman, LPSK dan Kompolnas sering kali kehilangan tajinya dalam mengawasi institusi yang melakukan pelanggaran.

“Padahal publik menaruh harapan begitu besar pada peran Institusi eksternal tersebut” Tambahnya.

Ditengah situasi penyiksaan yang semakin mengkhawatirkan, KontraS berharap momentum hari anti penyiksaan menjadi media konsolidasi bagi seluruh masyarakat sipil untuk mendukung korban penyiksaan, khususnya di Sumatera Utara. bersama-sama menguatkan jaringan advokasi dalam mengentaskan kasus penyiksaan, melakukan pemantauan serta pengorganisasian untuk penguatan korban penyiksaan

“Jangan sampai masyarakat sipil justru terbiasa dengan praktek penyiksaan. Perlu dicatat bahwa bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun” Tutup Amin.