Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mengunjungi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, 8 Januari 2021. Kunjungan ini bertujuan untuk mengajak PFI Medan bersinergi dalam menyebarluaskan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami ingin sadar awak media nantinya menjadi corong utama dalam membentuk opini publik sekaligus memberikan pemahaman tentang HAM kepada masyarakat sehingga sebelum memberikan pemahaman kepada masyarakat perlu terlebih dahulu mendudukkan pemahaman tentang HAM kepada para jurnalis itu sendiri”, kata Amin Multazam Lubis, Koordinator KontraS Sumut.

Menurut Amin, KontraS juga menyadari besarnya peran media dalam memberikan tekanan publik dalam proses advokasi Koordinator KontraS Sumut, advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada Sarpan, salah satu korban penyiksaan. Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah diberikan oleh media.

Selain itu, Amin berharap media bisa menjadi kolega KontraS Sumut untuk bersama-sama melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya di Sumatera Utara.

Amin menyadari ada beberapa kendala dalam mendorong jurnalis peduli HAM. Pertama, masih rendahnya pemahaman jurnalis tentang konsep HAM. Kedua, profesionalisme tidak lagi dikedepankan oleh jurnalis. Ketiga, keterikatan jurnalis dengan bisnis media.

“Kendala ini diperoleh KontraS Sumut saat melakukan diskusi Jurnalis Daerah Peduli HAM tahun 2020 lalu”, tutur Amin.

Menggapi hal tersebut, Ketua PFI Medan menyambut baik maksud dan tujuan KontraS Sumut. Ia menyadari kendala-kendala yang dialami jurnalis dalam meliput isu HAM. Ia berharap nantinya KontraS Sumut dan PFI Medan dapat bekerjasama untuk melakukan diskusi reguler tentang HAM untuk memberikan pemahaman tentang HAM kepada jurnalis.

Selain itu, Ia juga berharap KontraS Sumut dapat membantu PFI Medan untuk membentuk satu bantuan hukum yang khusus menangani kasus-kasus kriminalisasi terhadap pers. Mengingat tak jarang pers kerap kali menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan langsung oleh aparat keamanan saat melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“Sering sekali saat melakukan kerja-kerja di lapangan kami memperoleh intimidasi seperti penghapusn foto, bahkan pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sedangkan jurnalis tidak jarang harus berhadapan langsung dengan pihak kepolisian”, pungkasnya.