Merespon tingginya angka Penyiksaan yang terjadi, KontraS Sumatera Utara, Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar agenda media briefing bersama rekan-rekan jurnalis di Sumatera Utara pada Minggu 18/04/2021.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi guna menguatkan konsolidasi antara organisasi masyarakat sipil dan rekan-rekan jurnalis Sumatera Utara. Tujuannya tidak lain dalam rangka menguatkan pemantauan dan advokasi kasus-kasus penyiksaan. Demikian disampaikan Koordinator SIKAP, Quadi Azam

Menurut Quadi, Penyiksaan masih menjadi persoalan klasik yang sampai saat ini belum bisa dihapuskan. Hampir 23 tahun pasca meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No 5 Tahun 1998, tetap saja penangan dan pencegahan praktek penyiksaan berjalan jauh dari harapan.

“Belum ada upaya serius yang dilakukan pemerintah, untuk mencegah dan meminimalisir praktek penyiksaan” Ujarnya

Secara sederhana, suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyiksaan ketika memenuhi unsur-unsur seperti, menimbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat Negara yang berwenang, untuk suatu tujuan tertentu seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam, menyebut provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang menyumbang angka penyiksaan cukup tinggi setiap tahunnya. KontraS Sumut mencatat 13 pengaduan kasus penyiksaan yang dilaporkan ke lembaga tersebut selama tahun 2020.

“Jumlah ini jauh meningkat dari tahun 2019, dimana kontras hanya menerima 5 pengaduan kasus penyiksaan. Fakta tersebut menunjukan bahwa praktek penyiksaan justru semakin sering dilakukan” Kata Amin

Amin berpendapat, praktek penyiksaan paling sering terjadi justru dalam motif penegakan hukum. Ada banyak kasus dimana para pelaku tindak pidana yang ditangkap dengan kondisi segar bugar justru dimunculkan ke publik dengan kondisi luka tembak, atau bahkan telah meninggal dunia.

Sepanjang tahun 2020, tim monitoring KontraS mencatat 44 kasus tembak mati dilakukan kepolisian dengan dalih penegakan hukum. Khusus untuk penggunaan senjata api, sepanjang Januari – Maret 2021 KontraS sedikitnya mencatat 38 kasus penggunaan senjata api.

Dengan dalih bahwa praktek tersebut merupakan tindakan tegas dan terukur, maka akuntabilitas penggunaan senjata api menjadi persoalan yang tidak lagi diperhatikan. Tindakan menembak pelaku yang diduga melakukan kejahatan justru dianggap sebuah prestasi.

Tafsir yang tidak jelas terhadap tindakan tegas dan terukur, kata Amin, justru cenderung mengarah pada penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berlebihan. Masih banyak anggota kepolisian yang tidak menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Sandar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, peneliti Imparsial, Husein Ahmad, dalam paparannya menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir, Imparsial telah melakukan berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan sekaligus melakukan pemantauan terkait kasus-kasus penyiksaan. Dari situ, koalisi menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan penyiksaan terus berlangsung.

Pertama, adalah faktor kultural institusi kepolisian yang masih memandang dirinya sebagai “penghukum” (punisher) adidaya, bukan sebagai penegak hukum dan pelayan publik, yang mengakibatkan kultur arogansi dan kekerasan.

Kedua, adalah pemahaman anggota kepolisian yang sangat terbatas, baik tentang konsep-konsep penyiksaan maupun konsep HAM. Prinsip-prinsip dasar untuk melindungi hak-hak warga ternyata gagal ditanamkan dalam proses pendidikan kepolisian. Hal ini diperparah dengan minimnya pembekalan dan pelatihan penggunaan kekerasan bagi anggota kepolisian,

Ketiga, adalah minimnya fasilitas dan dan pengerahan sumber daya yang berkaitan dengan pecegahan penyiksaan, seperti ruang pemeriksaan dengan fasilitas yang layak untuk menunjang transparansi.

Keempat, adalah iklim ”saling-melindungi” antar anggota kepolisian. Anggota memiliki tradisi saling menutup-nutupi kesalahan sesama anggot polisi, yang pada akhirnya melestarikan impunitas.
Kelima, adalah penilaian performa kepolisian yang bersifat simplistik dan kuantitatif. Hal ini mendorong anggota kepolisian untuk membabi-buta memperbanyak penangkapan dan penghukuman agar dinilai berperforma baik.

“Kelima poin ini menjadi alasan krusial mengapa praktek penyiksaan masih terus berlangsung” tegas Husein

Dari sisi jurnalis, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Liston Damanik menyambut baik kegiatan ini. Dirinya juga menyadari bahwa selama ini persoalan penyiksaan dan kekerasan aparat keamanan kerap terjadi di Sumatera Utara. Untuk itu, perlu sinergitas yang baik antara teman-teman CSO dan jurnalis.

“ Saya kira komunikasi dan koordinasi antara CSO dan teman-teman jurnalis memang sangat dibutuhkan dalam upaya kita menyikapi maraknya kasus penyiksaan” Tutup Liston