Peristiwa meninggalnya tahanan yang berada dalam sel kepolisian kembali mendapatkan sorotan publik Sumatera Utara. Paling baru, dialami oleh Daniel Silitonga (30 Tahun) tahanan Polres Tapanuli Utara. Daniel yang ditangkap pihak kepolisian kamis (14/10/21) atas kepemilikan barang bukti 0,16 gram sabu, sehari kemudian dikonfirmasi meninggal oleh Polres Tapanuli Utara.

Fenomena meninggalnya tahanan kepolisian sesungguhnya bukan persoalan baru. Sepanjang 2021 (hingga bulan Oktober) KontraS Sumatera Utara mencatat 5 tahanan meninggal saat berada dibawah pengawasan kepolisian. Sedangkan di 2020 KontraS mencatat 12 kasus. Dengan demikian, sejak Januari 2020 hingga Oktober 2021 tahanan kepolisian yang meninggal berjumlah 17 orang.

Tabel 1

Data Tahanan Yang Meninggal Saat Berada Dalam Sel Kepolisian Tahun 2021

No Hari/Tanggal Nama/Inisial (Umur) Lokasi Penahanan Dugaan Kematian
1 Minggu. 24 Januari 2021 E Polsek Medan Baru Sakit
2 Kamis, 28 Januari 2021 Dian Hariadi (32 Tahun) Polsek Medan Timur Demam Tinggi
3 Rabu, 24 Maret 2021 S (38 Tahun) Polrestabes Medan Sakit
4 Selasa, 7 September 2021 Aryes Prayudi Ginting (34 Tahun) Polsek Medan Kota Versi Polisi: Getah Bening

Versi Keluarga: Dianiaya

5 Jumat, 15 Oktober 2021 Daniel Silitonga (30 Tahun) Polres Tapanuli Utara Versi Polisi: Sesak Nafas

Versi Keluarga: Dianiaya

 

Menariknya, penyebab meninggalnya tahanan kerap menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak kepolisian dan keluarga korban. Kasus meninggalnya Aryes Prayudi Ginting (34) di sel tahanan Polsek Medan Kota (07/09/21) bisa jadi contoh. Pihak Polsek menegaskan tidak ada penganiayaan sekaligus mengonfirmasi bahwa meninggalnya Aryes disebabkan penyakit Getah Bening yang dideritanya. (https://news.okezone.com/read/2021/09/07/608/2467197/tahanan-polsek-medan-kota-meninggal-polisi-tegaskan-tak-ada-penganiayaan)

Dilain pihak, keluarga meyakini ada kejanggalan terkait penyebab meninggal Aryes. Salah satunya dilihat dari bekas lebam pada wajah dan dada Aryes. Hal tersebut tentu saja memunculkan asumsi bahwa Aryes meninggal akibat dianiaya saat berada dalam sel tahanan. Atas kecurigaan itu pula, Istri Aryes membuat laporan ke Polda Sumatera Utara yang tertuang dalam surat tanda terima laporan polisi (STTLP) Nomor 1357/VIII/2021/SPKT/Polda Sumut.

Hingga saat ini, pihak keluarga masih berjuang dalam pencarian keadilan. Harus diakui, proses pencarian keadilan bagi keluarga tahanan meninggal memang cukup sulit. Selain terkendala dalam soal pembuktian, proses hukum juga memakan waktu yang tidak sebentar. Dukungan publik pun kadang tidak sepenuhnya didapatkan. Terlebih lagi terhadap tahanan tahanan kasus yang selama ini jadi musuh publik seperti Narkoba, Pencabulan atau perampokan.

KontraS yang dalam beberapa tahun belakangan melakukan pendampingan bagi keluarga korban juga mengalami kendala serupa. Bahkan untuk sekedar meminta dilakukan otopsi ulang terhadap korban saja prosesnya bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Pasca mendapatkan persetujuan otopsi, keraguan tentang sejauh apa independensi tim forensik dari kepolisian yang akan melakukan proses otopsi pun dirasakan.

Disini kiranya diperlukan peran lembaga-lembaga pengawas eksternal kepolisian, seperti Kompolnas, Komnasham hingga LPSK. Sayangnya, kerap kali peran lembaga-lembaga independen tersebut berjalan kurang maksimal. Berbagai faktor mulai dari keterbatasan sumberdaya manusia, tingginya jumlah laporan hingga persoalan prinsipil maupun administratif menjadi penyebab.

Dilain sisi, sulitnya pencarian keadilan menyebabkan korban menjadi putus asa dan kehilangan semangat. Dengan begitu, tawaran-tawaran untuk “mendamaikan” kasus sering menjadi pilihan instan yang diterima pihak korban. Proses hukum yang harusnya diberikan kepada oknum polisi yang lalai dan berbuat kesalahan justru tidak tercapai. Konsekuensinya, tidak ada efek jera dan kasus-kasus serupa justru kembali bermunculan.

Sebagaimana diketahui, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setidaknya ada tiga jenis tempat tahanan. Kantor Kepolisian, Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rumah Tahanan Polisi berfungsi untuk menahan tersangka, yaitu orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana selama proses penyidikan berlangsung. Dengan demikian, tempat penahanan di Kepolisian hanya berfungsi sebagai ‘penitipan’ selama yang bersangkutan menjalani proses hukum.

Direktorat Tahanan dan Barang Bukti secara khusus dan eksplisit bertugas menjalankan mandat pengawasan, perawatan, pelayanan, dan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan tahanan. Untuk unit Polri yang lebih kecil, seperti Polda, ditanggung jawabi oleh Dirtahti. Kasattahti bertanggung jawab dalam lingkup Polres dan Kaurtahti bertanggung jawab dalam lingkup Polsek.

Kepolisian sendiri telah memiliki beberapa aturan internal terkait pengurusan tahanan selama berada dalam ruang lingkup kepolisian. Sebut saja Perkap 4/2005 Tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia maupun Perkap 4/2015 Tentang perawatan tahanan dilingkungan kepolisian. Belum lagi Perkap 8/2009 Tentang Standar Implementasi HAM Dalam Kerja Kepolisian yang seharusnya sudah lebih dari cukup menjamin pemenuhan hak tahanan sesuai dengan prinsip HAM.

Tinggal lagi bagaimana berbagai instrumen aturan yang tersedia itu bisa dipraktek kan secara optimal. Tentu saja hal tersebut seiring dengan komitmen dan keberanian pimpinan kepolisian dalam mengungkap fakta terkait meninggalnya tahanan secara professional dan transparan. Dengan demikian, menjadikan sel tahanan kepolisian sebagai tempat aman dan bebas penyiksaan sesungguhnya bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau.