Sumber: Google.com

Seorang tersangka inisial APG als Aryes (34 thn) dinyatakan meninggal dunia pada (23/8/21) dengan kondisi lebam usai ditahan oleh Polsek Medan Kota, korban merupakan warga Jl. PDAM Tirtanadi, Kecamatan Medan Sunggal yang sebelumnya ditangkap karena kasus narkoba pada (3/8/21) yang lalu.

Staff Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara, Ali Isnandar meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan transparan terkait kasus itu. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tewasnya tahanan yang diduga mengalami penyiksaan.

Sebelumnya keluarga korban mencurigai korban meninggal dunia karena mendapat praktik kekerasan selama dalam tahanan sebab sebelum meninggal dunia korban diketahui baik-baik saja oleh istrinya. Kecurigaan itu semakin diperkuat dengan kondisi jenazah korban yang meninggalkan bekas lebam pada wajah, dada dan leher korban.

Kapolsek Medan Kota, Kompol Rikki Ramadhan, membantah bahwa APG tewas karena dianiaya melainkan karena penyakit getah bening yang diderita korban dan korban meninggal dunia setelah diantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut.

Terkait itu, Nandar juga menyatakan agar pihak kepolisian sebaiknya tidak bertindak mendahului pendapat dokter terkait penyebab matinya korban.

“Harusnya pihak kepolisian tidak boleh mendahului pendapat yang bukan pada kewenangannya. Untuk mengetahui sebab matinya korban mesti dilakukan otopsi oleh dokter (ahli) patologi forensik, dari otopsi akan diketahui apakah matinya korban karena dianiaya atau karena sebab lain. Jadi polisi tidak diperkenankan memberikan kesimpulan karena getah bening sebelum ada otopsi,” Ucap Nandar.

Diberitakan sebelumnya, bahwa keluarga telah membuat surat pernyataan untuk tidak diotopsi, sehingga jenazah dibawa keluarga pulang. Namun menurut Nandar, sedari awal kepolisian mesti menyadari bahwa kasus ini akan berlanjut ke jalur hukum sehingga harus tetap dilakukan otopsi tanpa meminta persetujuan keluarga korban.

Nandar menuturkan, ketentuan melaksanakan otopsi diatur dalam Pasal 134 ayat (1) KUHAP. Pasal itu berbunyi, ‘dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban’.

“Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa penyidik sebelum melakukan otopsi hanya diharuskan memberitahukan pihak keluarga, tetapi tidak harus meminta izin keluarga karena kewenangan meminta otopsi itu merupakan kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 133 KUHAP,“. Jelas Nandar.

Lebih lanjut menurut Nandar, akibat kekeliruan tidak melakukan otopsi sedari awal, maka demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan dia meminta kepolisian agar sebaiknya melakukan ekshuminasi terhadap jenazah korban.

“Ini adalah kasus serius yang harus diatensi oleh Polda Sumut, karena sebelumnya korban diberitakan tewas dengan berbagai rentetan peristiwa yang mencurigakan, sehingga akan menimbulkan dugaan bahwa korban mati karena disiksa, oleh karena itu sebaiknya kepolisian melakukan ekshumasi (penggalian mayat) dan terhadap mayat yang digali supaya tetap dilakukan otopsi, hal ini dibenarkan oleh Pasal 135 KUHAP” Jelas Nandar.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa kepolisian harus lebih bijaksana terhadap kasus-kasus tahanan yang meninggal dunia yang selalu mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Jika matinya tahanan tersebut mencurigakan, hal yang lumrah petugas kepolisian akan menjadi sasaran pertanyaan karena mereka bertanggung jawab penuh terhadap orang yang berada di dalam tahanan, tentu semua pihak akan berfikir ada yang tidak beres di instansi kepolisian.

Nandar pun menambahkan di tahun 2020 lalu, pihaknya mendapat pengaduan sebanyak 13 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, angka ini jauh lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya terdapat 5 kasus.

“Ini PR besar bagi kita semua terutama kepolisian, mengingat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No 5 Tahun 1998, maka action terhadap penentangan penyiksaan harus pula di wujudkan secara nyata,” tukasnya.