Sumber Foto: Google.com

Medan, 1 Juli 2020

Reformasi kepolisian harus menjadi catatan penting dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menganggap reformasi di tubuh Kepolisian belum tuntas. Menyusul masih banyaknya persoalan akuntabilitas dalam penegakan hukum, praktek kekerasan dan penyiksaan, pungli, hingga arogansi oknum yang merusak citra kepolisian.

“Ini menjadi PR besar Polri saat ini. Sejalan dengan 22 tahun masa transisi demokrasi masyarat juga ingin citra kepolisian semakin baik,” ujar Koodinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis, Rabu (1/7).

Sejak lahirnya UU No 2 Tahun 2002, institusi kepolisian secara bertahap menyusun agenda reformasi internal. Berbagai aturan hak asasi manusia internasional diadopsi. Melahirkan sejumlah aturan internal yang diharapkan bisa menjawab posisi pardoks institusi kepolisian.

Salah satunya melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Penggunaan instrumen kekuatan menetapkan suatu prasyarat normatif seperti: legalitas, proporsionalitas, kebutuhan mendesak (necessity) dan akuntabel.

Lebih lanjut, sejumlah aturan diterbitkan untuk mengatur hal-hal lebih teknis dan spesifik. Semisal Perkap 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menyasar hingga tahapan-tahapan penggunaan kekuatan (pasal 5), prasyarat penggunaan senjata api (pasal 8), hingga kewajiban pengisian formulir penggunaan kekuatan (pasal 14 ayat 3).

Menurut Amin, sorotan juga diberikan pada mekanisme pengawasan baik secara internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun eksternal melalui Kompolnas belum berjalan secara maksimal. Sebagai lembaga yang banyak terlibat dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran aparat, KontraS Sumut menganggap proses penanganan kasus yang diadukan masih berbelit dan terkesan lambat.

Padahal, jika proses pengawasan internal dan eksternal berjalan baik dapat menjadi titik tolak dalam mendorong reformasi kepolisian. KontraS juga mendorong reformasi kepolisian segera dituntaskan. Pimpinan Polri harus berani secara tegas mendorong proses hukum bagi personel yang melakukan pelanggaran. Ketegasan justru baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Menutup-nutupi persoalan dengan alasan agar citra kepolisian tidak tercoreng adaalah paradigma yang keliru,” katanya.

KontraS Sumut mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara untuk menindak personel yang terlibat kasus narkoba. Namun, dia menyayangkan kasus-kasus kekerasan yang kerap dilakukan aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum.

“Ketegasan serupa belum kita lihat dalam kasus-kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh personel Polda Sumut,” tukasnya.

Amin berharap cita-cita reformasi bukan hanya sekadar pada sektor pemerintahan. Melainkan meliputi sektor keamanan khususnya kepolisian.

Momentum Hari Bhayangkara harus menjadi spirit pencapaian institusi kepolisian yang profesional, akuntabel serta berwatak sipil. Sebagaimana lazimnya lembaga kepolisian di negara-negara demokrasi. Kepolisian menjadi lembaga pelayan, pengayom, menjaga rasa aman dan damai dalam masyarakat. “Jangan sampai promoter hanya menjadi slogan belaka,” pungkasnya.