Medan 9 Oktober 2020

Sejumlah kericuhan terjadi di berbagai daerah imbas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI beberapa hari lalu. Begitupun di sumatera utara, gelombang aksi unjuk rasa memuncak dan harus berakhir dengan bentrok antara massa aksi dan aparat keamanan. 4 Mobil terbakar, belasan ruko di kawasan Jalan Raden Saleh rusak, dan ratusan massa aksi mengalami cidera.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara memberikan reaksi keras atas kericuhan yang terjadi. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam mengatakan, DPR RI harus bertanggung jawab. Menurut dia, ini adalah ongkos mahal yang harus dibayar hanya karena mengesahkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat itu.

“DPR RI harus bertanggung jawab atas situasi yang sekarang terjadi di lapangan. Terlalu mahal ongkos yang dibayar rakyat imbas ketukan palu dari mereka yang katanya wakil rakyat itu. Sudahlah masa depan atas berbagai sektor terancam, sekarang harus lagi berdarah-darah diadang aparat keamanan. Begitupun masyarakat sipil lain yang tidak ikut dalam aksi, juga harus merasakan dampak dari situasi hari-hari belakangan ini,” kata Amin

Koordinator KontraS melanjutkan, dalam situasi ini harusnya Anggota DPR RI lah yang berhadapan dengan masyarakat. Bukan malah menghadapkan masyarakat dengan barisan aparat keamanan yang cenderung berpotensi represif.

“Karena ini merupakan bentuk akumulasi kekesalan rakyat atas kebijakan yang asal ketuk itu. Entah suara siapa yang mereka wakili sekarang. Aneh,” tukasnya.

KontraS menilai pemerintah masih absen dalam mendengarkan kepentingan rakyat. Harusnya pemerintah hadir untuk memberikan jawaban atas kisruh yang terjadi. Bukan malah, memasang aparat hingga berakhir bentrok dan memakan korban di kedua belah pihak.

Amin juga mengomentari soal partai yang menolak Omnibus Law di DPR RI. Bagi Amin, dua partai: PKS dan Demokrat, tak sekedar tengah memainkan dagelan politik belaka.

“Saya kira ini murni gerakan hati nurani, bukan lagi gerakan yang ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Toh perwakilan rakyat di DPR melalui partai politi lah yang mengesahkan UU Cipta kerja ini. Sekalipun ada partai yang menolak, tak lebih sekedar dagelan dan cuap-cuap. Kalo memang menolak, ayo dong bangun gerakan bersama rakyat! Artinya apa, gerakan ini merupakan wujud akumulasi kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan legislatif dan eksekutif,” katanya

Berdasarkan data yang dihimpun KontraS, 243 orang diamankan dalam aksi 8 Oktober 2020. 195 Orang dipulangkan keesokan harinya. 24 orang statusnya naik jadi tersangka, 21 orang menjalani isolasi karena dinyatakan reaktif saat rapid test sedangkan 3 orang lagi positif menggunakan narkoba menjalani rehabilitasi.