Ilustrasi: kanalkalimantan.com

Menurunnya indeks kebebasan sipil dari tahun ke tahun menjadi pekerjaan rumah bagi Bangsa Indonesia yang telah memasuki dua dekade Reformasi. Melalui Reformasi, pintu demokrasi terbuka lebar dengan ditandai munculnya kebebasan bagi setiap individu untuk menyatakan hak dan kehendak politiknya secara bebas. Demokrasi dan kebebasan memang bukan hal yang harus dipisahkan, namun sebagaimana mengutip pendapat Kolumnis Fareed Zakaria bahwa demokrasi tak selalu menjamin kebebasan.

Lantas bagaimana di Indonesia? Kita dapat meminjam berbagai kacamata dalam melihat kondisi kebebasan sipil di alam demokrasi saat ini. Survey LSI menunjukan kebebasan sipil cenderung memburuk. Berdasarkan data, 43% masyarakat takut untuk berbicara politik, jumlah ini meningkat cukup tajam jika dibandigkan tahun 2017 yang hanya sekitar 17%. Freedom House melalui laporan berjudul Freedom in The World menunjukan skor kebebasan pada 2019 sebesar 62 dari skala 1-100 (semakin tinggi skor, artinya semakin bebas). Angka tersebut mengalami penurunan dalam tiga tahun secara beruntun.

Menariknya, praktek pelanggaran kebebasan justru kerap berasal dari Institusi Perguruan Tinggi. Padahal sebagaimana diketahui, kampus pada hakikatnya adalah wadah tumbuhnya pengetahuan dan transformasi sosial, yang tentu saja mengharuskan setiap orang didalamnya memiliki kebebasan untuk berpikir dan mengekspresikan pikirannya. Bukan hanya dalam konteks kebebasan akademik, pelanggaran juga terjadi dalam konteks kebebasan berkepresi para civitas akademik khususnya mahasiswa

Ya, halaman kampus bisa jadi cermin signifikan dalam menjawab defisit demokrasi Indonesia yang terjadi dalam tahun-tahun belakangan. Sepanjang tahun 2019, berbagai kasus pembungkaman kebebasan dan intervensi berlebihan dari birokrat kampus terhadap mahasiswa sudah menjadi cerita umum.

Di Sumatera Utara, rekan-rekan pers mahasiswa suara USU di cabut SK nya secara sepihak lantaran menerbitkan cerpen yang dianggap berbau LGBT. Di Riau, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) harus mengadu ke DPRD Riau terkait kebijakan rektor yang melarang Demonstrasi. Belum lagi persoalan Drop Out sepihak yang dialami mahasiswa akibat mengkritisi kebijakan kampus, atau Kasus-kasus pelarangan dan pembubaran kegiatan seminar yang dianggap memprovokasi atau berisi diskusi yang berbau komunisme, sosialisme bahkan Papua.

 Secara umum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat hingga bulan oktober 2019 terjadi 78 kasus besar pelanggaran berpendapat dan menempatkan kampus menjadi aktor terbanyak kedua yang melakukan pelanggaran setelah kepolisian.

Bagaikan sebuah korporasi, kampus jauh lebih mementingkan profit dan nama baik, sehingga siapa saja yang mengganggu kedua hal tersebut harus segera angkat kaki. Mahasiswa yang dianggap melawan dan sibuk mengkritisi kebijakan kampus dipersilahkan untuk keluar, atau dikeluarkan secara paksa. Wajar saja, dalam logika korporasi, satu mahasiswa yang keluar atau dikeluarkan dapat diganti dengan ratusan atau ribuan orang yang ingin berkuliah di kampus tersebut. Posisi tawar demikian menjadikan perguruan tinggi seperti berada diatas angin. Fenomena tersebut secara sadar dan tidak sadar membentuk watak otoritarian para birokrat kampus. Setiap perbedaan pendapat pada akhirnya diputuskan melalui cara represif lewat ancaman pemecatan, ketimbang dialog-dialog yang demokratis. Perpaduan model korporasi dan watak kekuasaan yang otoriter dalam mengelola institusi perguruan tinggi tentu melenyapkan makna kebebasan ditengah tengah kehidupan kampus.

Berbagai praktik pengekangan dan pembungkaman kebebasan di kampus menjadi sebuah laten yang sulit dilawan. Demi dan atas nama menjaga ‘status’ sebagai civitas akademik, berbagai kebijakan yang membungkam kebebasan mau tak mau harus dinikmati. Apakah selama ini tidak ada upaya perlawanan? Tentu saja ada. Ambil contoh, mahasiswa yang di drop out secara sepihak mencoba mencari keadilan dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan tata usaha Negara (PTUN). Proses sidang hingga putusan bisa berlangsung bertahun-tahun (jika masuk tahap banding dan kasasi). Sekalipun gugatan dikabulkan, maka waktu bertahun tahun tersebut tentulah membuat penggugat, khususnya orang tua penggugat lebih memilih mencarikan tempat kuliah baru, atau menerima keputusan drop out

Kondisi demikian diperparah dengan campur tangan pemerintah, melalui Kemenristekdikti yang menitipkan berbagai aturan yang menekan rektorat agar mampu menjaga stabilitas kampus. Masih segar dalam ingatan ketika mahasiswa sedang gencar-gencarnya menolak berbagai RUU kontroversial pada bulan September 2019, Menristekdikti justru memerintahkan rektor untuk melarang mahasiswa ikut demonstrasi dan akan memberikan sanksi bagi para rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa. Bentuk campur tangan lain yakni melalui kerja-kerja pembentukan kebenaran dengan dalih ‘Naskah Akademik’ untuk berbagai proyek pembangunan yang kerap mengangkangi nilai-nilai kemanusian. Bukan hanya membabat kebebasan, kampus bahkan dimungkinkan menjadi alat kekuasaan dalam rangka legitimasi penindasan.

Sederet kasus pengekangan kebebasan tersebut menandakan apa yang terjadi di institusi perguruan tinggi adalah masalah serius. Kampus harus menjadi tempat dimana perbedaan atas dasar ras, etnis, agama, aliran atau apapun itu tumbuh dan berkembangan menjadi sebuah pengetahuan, tanpa rasa takut akan adanya diskriminasi. Bukan tempat dimana individu boleh disingkirkan karena berbeda, dihukum karena pikiran dan ekspresinya. Sungguh hal yang ironis jika para intelektual kita harus bicara dan belajar demokrasi dari rahim Institusi yang ternyata Feodal.

*Amin Multazam, Koordinator KontraS Sumut