Sumber: CNN Indonesia

Medan, 23 Oktober 2020

Hentikan Refresif! Utamakan Hak Asasi Manusia!

Disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI menuai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari buruh, petani, mahasiswa hingga pelajar. Begitupun di Sumatera Utara. Sejak 2 minggu belakangan, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja berlangsung secara massif.

Di kota medan, 243 orang massa aksi ditangkap saat aksi tanggal 8 oktober 2020. Setelah dilakukan pemeriksaan 24 orang dinyatakan sebagai tersangka. Keesokan harinya 468 orang ditangkap, dengan 5 orang menjadi tersangka. Di Kabupaten Batu Bara, 45 orang ditangkap, 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka imbas aksi tanggal 12 Oktober lalu.

Di Labuhanbatu, aksi juga diwarnai kericuhan yang berujung pada penangkapan 9 orang. Begitupun di Padang Sidimpuan, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka pasca aksi tanggal 8 Oktober lalu. Jumlah ini tentu saja akan terus bertambah, mengingat sampai sekarang pihak kepolisian masih memburu orang-orang yang diduga terlibat kericuhan diberbagai aksi tersebut.

KontraS memberikan kritik keras terhadap pihak kepolisian yang melakukan pengamanan aksi menolak UU Cipta kerja di Sumatera Utara. Pendekatan dalam mengatasi gejolak aksi unjuk rasa masih menggunakan cara konvensional, refresif dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Demikian yang disampaikan Ali Isnandar, Staff Advokasi Kontras Sumatera Utara.

Dari pemantauan yang KontraS lakukan, ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Salah satunya yakni penggunaan kekuatan yang berlebih-lebihan, tidak proporsional dengan tingkat ancaman yang akan dihadapi, bahkan cenderung arogan. Contohnya saat pembubaran aksi unjuk rasa Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR SUMUT) tanggal 20 Oktober kemarin. Massa yang sedang longmarch malah diintimidasi, dipecah dan ditembak gas air mata.

“Padahal jelas dalam Perkap 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum, polisi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara professional” Ungkap Ali

Selain itu Ali Isnandar menambahkan bahwa KontraS juga menyoroti model penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap massa aksi. Banyak massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang. Bahkan ditangkap sebelum berdemonstrasi. Penangkapan model demikian dilakukan dengan dalih mengamankan.

Sebagaimana diketahui, Dalam KUHAP tidak ada istilah pengamanan. Yang ada adalah penangkapan. Penangkapan seharusnya ditujukan kepada sesorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP.

“Setelah ditangkap baru kemudian kepolisian menyeleksi siapa yang merusak dan siapa yang hanya sekedar ikut aksi. Harusnya saat menangkap, polisi sudah mengantongi bukti kuat bahwa mereka pelaku tindak pidana” Tegasnya.

Lebih miris, massa aksi yang ditangkap justru tidak diperlakukan secara manusiawi. Mulai dari mendapatkan praktek kekerasan saat ditangkap, diminta melepaskan baju oleh kepolisian, disuruh jongkok sambil jalan dan berbaris. Pola penghukuman model begini seperti sudah membudaya di intitusi kepolisian. Padahal itu bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia, apalagi dilakukan oleh para demonstran yang bukan pelaku tindak pidana.

Bentuk lain dari penangkapan sewenang wenang dapat dilihat dari tindakan kepolisian saat menangkap Habiburahman, peserta aksi tanggal 21 Oktober di Bundaran SIB, Medan. Habiburahman yang duduk tertib diantara massa aksi, tiba-tiba diciduk pihak kepolisian karena diduga terlibat pengerusakan pada aksi 8 Oktober di depan kampus ITM Medan.

“Penangkapan secara semena-mena tanpa ada surat penangkapan jelas-jelas menghina nalar publik. Apalagi ditengah situasi aksi demonstrasi, tentu itu bukan langkah bijaksana” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Ali Isnandar menjelaskan bahwa berbagai kericuhan yang terjadi harusnya tidak unsich dilimpahkan pada kesalahan pengunjuk rasa. Bagi kami, ini juga merupakan bentuk kegagalan kepolisian dalam pengendalian massa. Kehadiran aparat harusnya memberikan jaminan atas perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, karena hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional.

Jika mengacu pada pasal 3, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dijelaskan Pedoman Pengendalian bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum. Jika aturan tersebut di pahami dan di aplikasikan sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin aksi unjuk rasa dapat dikendalikan dengan baik oleh pihak kepolisian.

KontraS mendesak dilakukannya evaluasi besar dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa UU Cipta kerja. Penggunaan kekuatan berlebihan, praktek kekerasan, pembubaran aksi, penangkapan sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kedepan ini bisa jadi pembenaran untuk membatasi orang-orang yang hendak bersuara dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, kami berharap besar agar Komnasham dan Kompolnas mengambil langkah konkret sebagaimana fungsi dan wewenangnya dalam undang-undang. Melakukan kajian, investigasi hingga mengambil langkah hukum maupun administratif terkait menyebarnya tindakan refresif kepolisian diberbagai daerah dalam pengamanan aksi ujuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

“Sebab jika kedua lembaga ini diam maka hak asasi manusia semakin berpotensi hanya akan menjadi coretan tanpa makna didalam undang-undang” tutupnya.