Sumber: Google.com

Terhitung sudah belasan tahun sejak keluarnya SK KA BPN No 42,43,44 tahun 2002 dan SK KA BPN No 10 Tahun 2004, lahan PTPN II seluas 5.873,06 Ha telah resmi dikeluarkan dari HGU. Bukannya menjadi tonggak baru dalam menyelesaikan persoalan, areal 5.873,06 Ha justru menjadi medan “pertempuran” baru dalam cerita konflik agraria di Sumatera Utara. Selama lima tahun terakhir (2012-2016) data KontraS Sumut setidaknya menunjukan 54 kasus terjadi diareal PTPN II, mengakibatkan 185 korban luka dan 6 orang meninggal dunia.

Persoalan dalam lahan Eks HGU PTPN II telah melibatkan berbagai aktor dengan pola konflik yang tidak melulu berlangsung vertikal yakni antara masyarakat melawan Perkebunan (melibatkan aparat keamanan dan pamswakarsa). Pola konflik juga berlangsung secara horizontal, yakni antara petani melawan petani, penggarap melawan mayarakat lokal, hingga silang sengkarut penguasaan antara kelompok preman dan para mafia tanah.

5.873,06 Ha yang dikeluarkan dari HGU PTPN II memang sudah ditentukan peruntukannya oleh tim B Plus (dibentuk  dalam rangka menyelesaikan persoalan) dengan penjabaran masing-masing yakni: 1) RUTRWK seluas 2.641,47 Ha; 2) Garapan Rakyat seluas 546,12 Ha; 3) Tuntutan Rakyat seluas 1677,12 Ha (termasuk USU 300 Ha); 4) Pensiunan seluas 558,35 Ha; 5) Masyarakat Adat Melayu seluas 450 Ha.

Namun proses distribusi ternyata tidak mudah dan sesederhana itu, selain “mandeg” dalam persoalan pelepasan asset di kementerian BUMN, tarik menarik kepentingan, luasan lahan yang tidak jelas  dan berbagai problematika dilapangan selama belasan tahun semakin memperumit persoalan. Ya, mengurai persoalan dilahan eks HGU PTPN II memang tak ubahnya meluruskan benang kusut

TAWARAN PENYELESAIAN DAN PROBLEMNYA

Satu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sesungguhnya cara penyelesaian efektif atas persoalan ini? Saya meyakini, penyelesaian persoalan sangat bergantung pada bagaimana cara pandang pemerintah dan berbagai stakeholder terkait. Apakah tetap “ngotot“ menyelesaikan masalah dengan berangkat dari hasil rekomendasi tim B plus serta SK BPN No 42,43,44 tahun 2002 dan SK BPN No 10 Tahun 2004 yang menghasilkan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha. Jika iya, artinya 5.873,06 dengan segala peruntukan lahan yang sudah ditetapkan benar-benar menjadi pondasi dalam memandang masalah.

Apapun kondisi yang terjadi dilapangan, patokan utamanya adalah kembali pada SK 42,43,44  dan rekomendasi tim B plus. Selanjutnya hanya tinggal menunggu pelepasan asset, mencocokan matriks dan daftar nominatif, melakukan verifikasi faktual dan meredistribusi tanah. Kalaupun ada perbedaan antara daftar nominatif dan penguasaan dilapangan, maka perlu dilakukan  penelusuran secara jelas bagaimana historis peralihan sehingga tanah saat ini bisa dikuasai (proses jual beli dan lain sebagainya).

Pola penyelesaian sebagaimana diatas dalam beberapa bulan belakangan memang sedang didorong oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara melalui pansus yang dibentuk Komisi A. Namun perlu diingat, bahwa kenyataan dilapangan tidak semulus apa yang tertera dalam matriks dan rekomendasi peruntukan oleh tim B Plus. Ini bukan hanya soal penguasaan dilapangan yang sudah jauh berbeda dari daftar nominatif. Atau persoalan daftar nominatif yang sudah puluhan kali menjual lahan kepada pihak ketiga dan seterusnya, masalah tidak sesederhana itu. Lebih jauh, dibeberapa lokasi kebun PTPN II keluarnya angka 5.873,06 Ha dengan segala peruntukannya malah semakin menambah ribet persoalan.

Ambil contoh dalam kasus Kebun Bekala, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang sedang hangat belakangan ini. Berdasarkan SK KA BPN No 10 Tahun 2004 Kebun bekala dikeluarkan HGU nya seluas 350 Ha. Apabila kita mengacu pada peta pendaftaran No 66/1997 dan 67/1997, dimana luas Kebun Bekala 1.204,26 Ha, artinya luasan Kebun Bekala tinggal 854,26 Ha. Yang menjadi persoalan adalah dari eks HGU 350 Ha tersebut, sebanyak 300 Ha justru diperuntukkan bagi Universitas Sumatera Utara (USU) dan sisanya “hanya” 50 Ha diperuntukan bagi tuntutan rakyat.

Padahal sejak tahun 1999 masyarakat sekitar Kebun Bekala (Durin Tonggal, Namo Bintang, Ujung Bandar, Kuta Lepar, dll) sudah melakukan perjuangan merebut kembali tanahnya yang sekitar tahun 1970-an mereka klaim diambil oleh PTPN secara paksa. Sebagian masyarakat bahkan memiliki alas hak berupa surat landreform, selain tentu saja bukti-bukti historis bahwa areal tersebut merupakan tanah ulayat mereka.

Oleh sebab itu sejak tahun 2000-an masyarakat mulai kembali menguasai areal Kebun Bekala. Aneh, mengapa luas kebun yang dikeluarkan sebagai Eks HGU hanya 50 Ha yang diperuntukan bagi tuntutan rakyat, sedangkan sisanya untuk USU. Bukankah hasil rekomendasi itu berdasarkan data faktual dilapangan?  Bukankah masyarakat sudah berjuang dan berhasil menduduki areal kebun sejak tahun 2000-an (sebelum SK BPN terbit) ?

Alhasil saat ini, masyarakat yang kadung menguasai dan bercocok tanam di areal itu harus kembali berhadapan dengan pihak PTPN II yang hampir selama belasan tahun tidak “nonggol” dilapangan. Lebih aneh lagi, izin HGU No 171  yang menerangkan kebun bekala seluas 854,26 Ha itu kemudian terbit tahun 2009. Ya, izin HGU terbit saat sebagian areal sudah berubah jadi perkampungan dan lahan-lahan pertanian masyarakat. Kondisi peruntukan yang tidak sesuai fakta dan alas hak masayarakat seperti Kebun Bekala banyak juga temui di kebun-kebun PTPN II lainya. Sebut saja Kebun Marendal I yang berdasarkan rekomendasi tim B Plus seluruh peruntukannya untuk RUTRWK.

PENUTUP

Menilik persoalan dari sisi waktu (2002-2017) merupakan durasi yang amat panjang. Kita telah berulang kali melewati pergantian kekuasaan, mulai dari Presiden Megawati hingga saat ini Presiden Jokowi. Melalui beberapa pergantian Gubernur, mulai dari Tengku Rizal Nurdin hingga Tengku Erry. Begitu pula Kapolda, Kepala BPN dan Menteri BUMN. Tapi tetap saja persoalan Eks HGU PTPN II belum juga belum menemui formula penyelesaian. Dalam kacamata kemanusiaan (melihat banyaknya titik konflik dan korban), ini merupakan persoalan yang luar biasa. Maka sudah seharusnya pula diselesaikan dengan model penangganan yang juga luar biasa. Tidak tepat kemudian kita berbicara atau menyempitkan diri pada soal regulasi,saling melempar kewenangan, lalu membiarkan situasi semakin “gelap” tanpa adanya satu kebijakan yang konkret

Menyelesaikan Benang kusut persoalan tanah perkebunan (dalam hal ini PTPN II) bukan saja bertumpu pada political will  Pemprov Sumatera Utara dan komitmen dari stakeholder terkait, namun juga melibatkan keberanian pemerintah (khususnya pusat) untuk membongkar persoalan tanah-tanah perkebunan. Perlu ada proses inventarisasi menyeluruh soal luasan areal perkebunan yang dilakukan secara transparan dan profesional dengan memperhatikan aspek historis, hukum dan tentu saja kemaslahatan hidup orang banyak. Perlu ada tindakan tegas dengan memotong kepemilikan kepemilikan pribadi yang menguasai lahan Eks HGU PTPN II hingga ratusan hektar. Seperti meluruskan benang kusut. Jika tidak mampu dibenahi secara utuh, barangkali ada sedikit yang “terpaksa” dipotong, mengapa tidak?

 

*Amin Multazam, Koordinator KontraS Sumut